SUMBAWA, Beritalima.net — Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemutakhiran data dan pengembangan informasi awal mengenai kantong-kantong kemiskinan. Validitas data dinilai menjadi faktor penting agar program intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Informasi Awal (PIA) Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan Triwulan IV Tahun 2026 di Aula Bapperida Sumbawa, Selasa (13/10/26).
Menurut Ansori, pendataan masyarakat kurang mampu tidak boleh hanya berpatokan pada kondisi fisik rumah atau kelayakan hunian. Pemetaan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sanitasi, kesehatan, pendidikan hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
“Data yang akurat dan valid adalah kunci. Seluruh perangkat daerah harus memberikan data yang benar-benar riil di lapangan serta menindaklanjutinya dengan langkah nyata,” tegas Ansori.
Ia menekankan, data yang akurat harus menjadi dasar dalam menentukan bentuk bantuan maupun intervensi pembangunan. Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya berorientasi pada penanganan kondisi yang terlihat, tetapi juga menyasar akar persoalan yang menyebabkan masyarakat tetap berada dalam kemiskinan.
Selain pembenahan data, Ansori mengingatkan pentingnya program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada solusi konkret agar warga memiliki kesempatan memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup secara mandiri serta berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Bapperida Kabupaten Sumbawa dalam laporannya menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut digelar untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung penyediaan basis data yang lebih presisi sebagai landasan penyusunan kebijakan dan penentuan prioritas penanganan kantong-kantong kemiskinan di daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim BPKP NTB beserta jajaran serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan penguatan kualitas data, pemerintah daerah berupaya memastikan penanganan kemiskinan dilakukan berdasarkan kondisi riil masyarakat. Pendekatan ini diharapkan membantu mengarahkan program pembangunan secara lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (01)
