SUMBAWA BESAR, Beritalima.net – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mendukung kelancaran pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dukungan tersebut diperlukan melalui kesiapan data, informasi, serta keterangan yang dibutuhkan tim pemeriksa sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Hal itu disampaikan Bupati saat menghadiri entry meeting pemeriksaan kinerja BPK RI Perwakilan NTB di Ruang Rapat Hasan Usman, Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (22/10/2026).
Bupati menegaskan, pemeriksaan kinerja bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian penting dari pengawasan penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemeriksaan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mendorong pelaksanaan program pemerintah agar berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan BPK RI dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Seluruh perangkat daerah diminta menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan, serta memberikan keterangan sesuai tugas dan kewenangan,” pesannya.
Menurut Bupati, koordinasi yang baik antara tim pemeriksa dan perangkat daerah akan membantu auditor memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program serta penyelenggaraan layanan pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pelaksanaan pemerintahan ke depan.
Sementara itu, Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program dan penyelenggaraan layanan pemerintah daerah sesuai ruang lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan.
Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk melihat sejauh mana program dan layanan yang dijalankan pemerintah daerah mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan.
Mulyono menambahkan, entry meeting menjadi tahap awal untuk menyamakan pemahaman antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah mengenai ruang lingkup, tahapan pemeriksaan, serta kebutuhan data dan informasi selama proses berlangsung.
Koordinasi sejak awal dinilai penting agar pemeriksaan berjalan efektif dan efisien, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., tim pemeriksa BPK RI Perwakilan NTB, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. (01)
