SUMBAWA, Beritalima.net – Kabupaten Sumbawa menerima alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 1.000 ton dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Jumlah tersebut menjadi alokasi terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai upaya mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya dan kesejahteraan pembudidaya ikan.
Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI, Egar Sadtopo, mengatakan alokasi tersebut merupakan peluang besar bagi Sumbawa untuk mengembangkan sektor perikanan budidaya, terutama melalui pemanfaatan pupuk bersubsidi secara optimal.
“Sumbawa ini paling besar menerima alokasi pupuk 1.000 ton. Kalau kabupaten lain hanya 480 ton. Jadi ada 1.000 ton atau 1 juta kilogram yang bisa dimanfaatkan,” kata Egar, Senin (28/9).
Ia menjelaskan, pemberian pupuk bersubsidi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha budidaya ikan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun, berdasarkan pemantauan data, jumlah pembudidaya ikan di Kabupaten Sumbawa masih relatif sedikit.
Karena itu, Egar menargetkan penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi tersebut dapat berjalan optimal mulai Oktober mendatang. Apabila kebutuhan meningkat seiring berkembangnya produksi perikanan, pemerintah daerah dapat mengusulkan tambahan alokasi pada tahun berikutnya.
“Pupuk bersubsidi memberikan manfaat besar bagi pembudidaya, termasuk pupuk Urea yang disubsidi dengan harga Rp1.800 per kilogram, sehingga masyarakat bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui program pupuk bersubsidi tersebut. Menurutnya, alokasi ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan perikanan budidaya di daerah.
“Atas nama pemerintah saya menyampaikan terima kasih. Kehadiran Bapak Direktur menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat untuk pengembangan budidaya perikanan di Sumbawa,” ujarnya.
Bupati juga menekankan pentingnya percepatan pendataan pembudidaya ikan, khususnya di wilayah pesisir yang belum tercatat sebagai penerima manfaat. Kelengkapan data dinilai penting agar seluruh alokasi pupuk yang disiapkan dapat tersalurkan sesuai kebutuhan.
Selain itu, proses penebusan pupuk yang telah menggunakan sistem digital atau elektronik diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan sekaligus memastikan bantuan diterima oleh pembudidaya yang memenuhi ketentuan.
“Jangan sampai kuota yang disiapkan tidak terserap karena data belum lengkap. Saya juga mengimbau para pembudidaya agar menggunakan pupuk sesuai dosis, efektif, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,” katanya mengingatkan. (01)
