SUMBAWA, Beritalima.net – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengevaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di 23 desa Kabupaten Sumbawa. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu pedoman pemerintah daerah dalam menentukan pola intervensi dan penanganan kemiskinan pada 2027.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Syarifah, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan, terutama di desa-desa yang ditetapkan sebagai lokasi prioritas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Nomor 6 Tahun 2026.
“Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program di tahun 2027,” kata Syarifah, Senin (19/10/26).
Menurutnya, tim pemerintah kabupaten bersama BPKP telah mengunjungi sejumlah lokasi kantong kemiskinan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus memastikan bentuk penanganan yang tepat bagi masing-masing desa.
Evaluasi tersebut mencakup kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
Syarifah menjelaskan, penanganan kantong kemiskinan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama di seluruh desa. Setiap wilayah memiliki persoalan dan kebutuhan berbeda sehingga diperlukan pemetaan yang lebih terarah agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pola pendampingan akan dilakukan secara komprehensif melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Keterlibatan pihak swasta juga diharapkan dapat memperluas dukungan terhadap program pengentasan kemiskinan.
Ia mengakui, pemerintah daerah selama ini telah melakukan berbagai intervensi terhadap wilayah kantong kemiskinan di Sumbawa. Namun, pelaksanaannya dinilai belum maksimal sehingga diperlukan penguatan program dan koordinasi antarpihak.
Memasuki perencanaan 2027, pemerintah daerah akan memprioritaskan penyelesaian persoalan infrastruktur dasar yang masih menjadi kendala masyarakat, khususnya akses jalan, pendidikan, dan kesehatan.
“Kami juga terus berupaya mendapatkan program dari kementerian dan lembaga lainnya untuk terus menekan jumlah kantong kemiskinan yang ada saat ini untuk kita intervensi lebih lanjut,” ujarnya.
Selain mengoptimalkan program daerah, upaya memperoleh dukungan dari pemerintah pusat dinilai penting untuk mempercepat pembangunan di desa-desa prioritas. Dengan demikian, penanganan kemiskinan diharapkan tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar yang memengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
Berdasarkan data dalam SK Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Nomor 6 Tahun 2026 yang dihimpun Suara NTB, desa-desa yang disebut sebagai kantong kemiskinan di Kabupaten Sumbawa tersebar di sejumlah kecamatan.
Di antaranya Desa Baru, Baturotok, Tangkampulit, Bao Desa, Tepal, Batudulang, Sempe, Brang Rea, Usar Mapin, Labuhan Aji, Sebotok, Tarusa, Juru Mapin, Rhee Loka, Simu, Pemasar, Mata, Labuhan Pidang, Senawang, Telaga, Mungkin, dan Sebeok.
“Pemerintah daerah berharap hasil evaluasi BPKP dapat menjadi dasar untuk menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mempercepat penanganan persoalan yang selama ini menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tersebut,” pungkasnya. (01)
