SUMBAWA, Beritalima.net – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mengevaluasi dan menyelaraskan seluruh program organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan pembangunan tahun 2027 berjalan lebih efektif, terukur, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung target pembangunan daerah, serta menghindari kegiatan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa keterkaitan dengan prioritas pembangunan.
Demikian dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heri Wibowo, kepada wartawan saat jeda kegiatan Summit II Penajaman Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Selasa (10/11/2026) kemarin.
Dedy menjelaskan, penajaman dilakukan dengan berpedoman pada lima prioritas pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan lingkungan melalui program Sumbawa Hijau Lestari, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan ekonomi melalui industrialisasi, peningkatan nilai tambah, penanganan kemiskinan, dan ketahanan sosial budaya.
Seluruh OPD diminta menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam program konkret sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Program yang disusun juga harus memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa, program strategis nasional, program strategis provinsi, serta didukung inovasi daerah.
“Penajaman ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Sumbawa agar program pembangunan tahun 2027 benar-benar mencerminkan pelaksanaan RPJMD dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan,” jelasnya.
Di sisi lain, perencanaan tahun 2027 juga menghadapi tantangan dari sisi kemampuan keuangan daerah. Ketergantungan APBD Kabupaten Sumbawa terhadap transfer pemerintah pusat masih berkisar 70 hingga 80 persen. Sementara itu, kebijakan transfer ke daerah menunjukkan kecenderungan menurun.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mengevaluasi dan menyesuaikan arah perencanaan pembangunan, sehingga program yang disusun tidak hanya ambisius dari sisi target, tetapi juga realistis dari sisi pembiayaan.
Selain kapasitas fiskal, penyesuaian RPJMD pada 2027 turut mempertimbangkan perubahan struktur organisasi perangkat daerah serta hasil evaluasi lembaga eksternal, termasuk Kementerian PAN-RB dan BPKP, terutama terkait penyelarasan indikator kinerja.
“Intinya kami ingin memastikan perencanaan pembangunan tidak sekadar menjadi daftar kegiatan OPD, tetapi menjadi satu kesatuan program yang terukur, saling mendukung, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tukasnya. (01)






