JAKARTA, Beritalima.net – Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperjuangkan percepatan legalitas pertambangan rakyat melalui penyelesaian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sekaligus meminta tambahan kuota LPG 3 kilogram untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua persoalan tersebut disampaikan langsung Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (18/11/2026).
Rombongan diterima Koordinator Pengelolaan Wilayah Kementerian ESDM, Andri Wijayanto. Pertemuan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya kepastian hukum aktivitas pertambangan rakyat dan ketersediaan energi bersubsidi.
Dalam pembahasan sektor pertambangan, Pemkab Sumbawa mendorong percepatan penyelesaian WPR dan penerbitan IPR agar aktivitas pertambangan rakyat memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara legal, sekaligus tetap memperhatikan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.
Selain itu, Bupati Jarot bersama Forkopimda menyampaikan persoalan keterbatasan kuota LPG 3 kg yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Berdasarkan data Pemkab Sumbawa, kuota LPG 3 kg tahun 2026 sebesar 11.003 metrik ton atau setara 3.667.667 tabung. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 593 metrik ton dibandingkan kuota tahun 2025.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemkab Sumbawa telah mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 sebesar 46.089 metrik ton. Pemerintah daerah juga mendorong evaluasi ketepatan sasaran penerima subsidi, termasuk mempertimbangkan kebutuhan petani dan nelayan yang selama ini turut menggunakan LPG bersubsidi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jarot juga memaparkan komitmen pemerintah daerah melalui program Sumbawa Hijau Lestari sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
Hal ini menjadi perhatian penting mengingat luas kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa mencapai 59,08 persen dari total wilayah. Karena itu, penataan pertambangan rakyat harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
Melalui program Sumbawa Hijau Lestari, Pemkab mendorong rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan kawasan resapan air, serta pengembangan tanaman bernilai ekonomi seperti kemiri, sengon, dan alpukat.
Kehadiran Forkopimda dalam kunjungan tersebut juga menunjukkan sinergi pemerintah daerah bersama DPRD, TNI, Polri, kejaksaan, dan pengadilan dalam mengawal berbagai kebijakan strategis daerah.
Melalui koordinasi langsung dengan Kementerian ESDM, Pemkab Sumbawa berharap percepatan legalitas pertambangan rakyat dan pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg dapat memperoleh perhatian serta tindak lanjut pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat Sumbawa. (01)






