JAKARTA, Beritalima.net – DPRD Kabupaten Sumbawa memperkuat pemahaman pimpinan dan anggota dewan terkait tata kelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) agar pengusulan aspirasi masyarakat berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Pengelolaan Pokir DPRD yang Efektif, Transparan dan Antikorupsi” selama dua hari di Luminor Hotel Jakarta.
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, mengatakan pengelolaan Pokir merupakan bagian penting dari fungsi DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat agar terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, setiap usulan masyarakat harus melalui proses penyerapan, penelaahan, dan penyelarasan dengan prioritas pembangunan daerah. Karena itu, Pokir tidak boleh sekadar menjadi daftar usulan, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu instrumen penting untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Nanang, Rabu (11/11/2026).
Pada hari pertama pelaksanaan Bimtek, pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan materi mengenai “Kedudukan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD” yang disampaikan Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si.
Materi tersebut membahas mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses, penelaahan Pokir, penyelarasan usulan dengan prioritas pembangunan daerah, hingga mekanisme pengusulan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Nanang menilai pemahaman terhadap mekanisme tersebut penting agar seluruh anggota DPRD memiliki persepsi yang sama dalam mengawal aspirasi masyarakat, mulai dari proses pengusulan hingga masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Ia juga menekankan bahwa prinsip antikorupsi harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan pengelolaan Pokir. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk mencegah penyimpangan, baik dalam proses pengusulan maupun pelaksanaan program.
“Yang paling penting adalah bagaimana Pokir ini benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat. Tidak boleh ada penyimpangan dari tujuan awal. Kita ingin setiap usulan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui Bimtek tersebut, DPRD Kabupaten Sumbawa berharap kapasitas kelembagaan dan pemahaman pimpinan serta anggota dewan semakin meningkat, sehingga pengelolaan Pokir dapat berjalan sesuai aturan dan aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam pembangunan daerah. (01)






