SUMBAWA, Beritalima.net – Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa mengusulkan revitalisasi 16 Puskesmas dan penanganan 58 Puskesmas Pembantu (Pustu) yang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk program revitalisasi periode 2027–2030.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, H. Sarip Hidayat, SKM., MPH., menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Summit II Penajaman Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa beberapa waktu lalu.
H. Sarip – akranya menjelaskan, dari 26 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Sumbawa, sebanyak 16 Puskesmas masih membutuhkan peningkatan kondisi bangunan dan penyesuaian standar fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara 10 Puskesmas lainnya telah memperoleh anggaran afirmasi pada 2019 dan bangunannya sudah memenuhi standar.
“eluruh persyaratan administrasi dan dokumen teknis usulan revitalisasi telah dilengkapi melalui aplikasi yang disediakan pemerintah pusat sebelum batas akhir Oktober 2026. Kabupaten Sumbawa juga termasuk salah satu dari empat kabupaten/kota yang lebih awal menyelesaikan dan memasukkan usulan tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, terdapat delapan Puskesmas yang sebelumnya telah masuk dalam skenario penganggaran Kementerian Kesehatan tahun 2026. Namun, pelaksanaannya mengalami penyesuaian seiring perubahan kebijakan program revitalisasi periode 2027–2030.
Dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan pada 5 November 2026, Dinas Kesehatan kembali menyampaikan harapan agar delapan Puskesmas tersebut dapat diprioritaskan pada 2027. Pihak Kementerian Kesehatan disebut telah memberikan perhatian terhadap usulan tersebut.
“Untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat desa, kami juga mengusulkan perbaikan 58 Pustu dari total 140 unit yang ada di Kabupaten Sumbawa. Jumlah tersebut terdiri atas 37 Pustu dengan kondisi rusak berat dan 21 unit rusak sedang,” lanjutnya.
Usulan lainnya mencakup pembangunan dan perbaikan Pustu serta Polindes untuk memperkuat jangkauan pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa. Upaya tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas.
“Kami berharap usulan revitalisasi dan perbaikan fasilitas tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat secara bertahap hingga 2030. Peningkatan infrastruktur kesehatan ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan berkualitas,” pungkasnya. (01)






