DPRD Sumbawa Perkuat Tata Kelola Pokir, Tekankan Prinsip Antikorupsi

- Penulis

Kamis, 12 November 2026 - 22:59 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Beritalima.net – DPRD Kabupaten Sumbawa memperkuat pemahaman pimpinan dan anggota dewan terkait tata kelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) agar pengusulan aspirasi masyarakat berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penguatan tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Pengelolaan Pokir DPRD yang Efektif, Transparan dan Antikorupsi” selama dua hari di Luminor Hotel Jakarta.

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, mengatakan pengelolaan Pokir merupakan bagian penting dari fungsi DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat agar terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, setiap usulan masyarakat harus melalui proses penyerapan, penelaahan, dan penyelarasan dengan prioritas pembangunan daerah. Karena itu, Pokir tidak boleh sekadar menjadi daftar usulan, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu instrumen penting untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Nanang, Rabu (11/11/2026).

Pada hari pertama pelaksanaan Bimtek, pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan materi mengenai “Kedudukan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD” yang disampaikan Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si.

Baca Juga:  Pemkab Sumbawa Usulkan Tambahan 17.500 Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Materi tersebut membahas mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses, penelaahan Pokir, penyelarasan usulan dengan prioritas pembangunan daerah, hingga mekanisme pengusulan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Nanang menilai pemahaman terhadap mekanisme tersebut penting agar seluruh anggota DPRD memiliki persepsi yang sama dalam mengawal aspirasi masyarakat, mulai dari proses pengusulan hingga masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Ia juga menekankan bahwa prinsip antikorupsi harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan pengelolaan Pokir. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk mencegah penyimpangan, baik dalam proses pengusulan maupun pelaksanaan program.

“Yang paling penting adalah bagaimana Pokir ini benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat. Tidak boleh ada penyimpangan dari tujuan awal. Kita ingin setiap usulan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui Bimtek tersebut, DPRD Kabupaten Sumbawa berharap kapasitas kelembagaan dan pemahaman pimpinan serta anggota dewan semakin meningkat, sehingga pengelolaan Pokir dapat berjalan sesuai aturan dan aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam pembangunan daerah. (01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel beritalima.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab Sumbawa Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi
Bupati Sumbawa Upayakan Penyelesaian Pajak MBLB Proyek Bendungan Beringin Sila Hingga ke Kejagung
Bupati Sumbawa Bersama Forkopimda Perjuangkan Legalitas Tambang Rakyat dan Tambahan Kuota LPG 3 Kg
Pemkab Sumbawa Dorong Generasi Muda Kuasai Sektor Kemaritiman melalui PIP Makassar
Jadi Atensi 2027, Distan Sumbawa Petakan Penyebab Kerentanan Pangan
Pemkab Sumbawa Siapkan Unit Layanan Disabilitas
Bupati Sumbawa Tekankan Penguatan Peran Bunda PAUD, Pendidikan Karakter Dimulai Sejak Dini
Bupati Sumbawa Perketat Pengawasan Pengadaan, E-Monev Jadi Sistem Peringatan Dini
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:15 WITA

Pemkab Sumbawa Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi

Kamis, 19 November 2026 - 22:12 WITA

Bupati Sumbawa Upayakan Penyelesaian Pajak MBLB Proyek Bendungan Beringin Sila Hingga ke Kejagung

Kamis, 19 November 2026 - 22:11 WITA

Bupati Sumbawa Bersama Forkopimda Perjuangkan Legalitas Tambang Rakyat dan Tambahan Kuota LPG 3 Kg

Kamis, 19 November 2026 - 22:10 WITA

Pemkab Sumbawa Dorong Generasi Muda Kuasai Sektor Kemaritiman melalui PIP Makassar

Rabu, 18 November 2026 - 21:20 WITA

Jadi Atensi 2027, Distan Sumbawa Petakan Penyebab Kerentanan Pangan

Berita Terbaru