SUMBAWA, Beritalima.net – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., memperkuat pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di seluruh perangkat daerah melalui penerapan aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev). Sistem ini diharapkan menjadi instrumen peringatan dini untuk mendeteksi potensi penyimpangan sekaligus memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran aplikasi E-Monev sekaligus sosialisasi Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 000.3.1/1056/PBJ/X/2026, Senin (16/11/2026), di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa.
Dalam arahannya, Bupati Jarot menegaskan, E-Monev tidak boleh sekadar menjadi aplikasi pelaporan administratif. Lebih dari itu, sistem tersebut harus berfungsi sebagai early warning system yang memungkinkan pemerintah daerah mendeteksi lebih awal berbagai potensi persoalan dalam setiap tahapan pengadaan.
Mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan, seluruh perkembangannya harus dapat dipantau secara berkala.
Menurutnya, sejumlah anomali seperti harga yang jauh di atas harga pasar, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, kelebihan pembayaran hingga ketimpangan antara progres fisik dan realisasi keuangan harus bisa diketahui sejak dini.
“Anomali tidak serta-merta berarti pelanggaran, tetapi tidak boleh diabaikan. Harus ditelusuri dan dipastikan seluruh prosesnya sesuai ketentuan. Jangan sampai kita baru sibuk mencari penjelasan setelah persoalan menjadi temuan pemeriksaan,” tegasnya.
Untuk memastikan sistem berjalan efektif, Bupati meminta seluruh Kepala OPD memiliki komitmen nyata dalam mengimplementasikan E-Monev. Setiap perangkat daerah diwajibkan menetapkan satu orang PIC Pengadaan yang bertanggung jawab memperbarui data E-Monev dan E-Project minimal satu kali setiap minggu.
Seluruh PA/KPA juga diminta memastikan paket pengadaan Tahun Anggaran 2026, termasuk yang bersumber dari APBD Perubahan, telah diinput sesuai ketentuan.
Tidak hanya itu, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diinstruksikan menyampaikan rekapitulasi progres pengadaan seluruh OPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap minggu. Inspektorat juga diminta memanfaatkan data tersebut sebagai instrumen pengawasan sekaligus pendampingan.
Bahkan, kepatuhan perangkat daerah dalam penggunaan dan pelaporan E-Monev akan menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja Kepala Perangkat Daerah.
“Saya tidak ingin kegiatan hari ini hanya menghasilkan aplikasi yang diluncurkan dan sosialisasi yang selesai dilaksanakan, tetapi setelah itu tidak ada perubahan dalam cara kita bekerja. Kepala OPD harus memastikan sistem digunakan, data diperbarui, kendala diselesaikan, dan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumbawa, Erma Hadi Suryani, ST., M.M.Inov., dalam laporannya menjelaskan, inovasi tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPKP dan koordinasi supervisi KPK dalam rangka memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Terlebih, adanya sejumlah perubahan regulasi pengadaan pada 2026 serta terbatasnya waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang ditetapkan pada 3 November 2026 menuntut proses pengadaan berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan terpantau dengan baik.
Melalui integrasi aplikasi E-Monev dengan E-Project, pemerintah daerah ingin menghadirkan sistem pemantauan yang tidak hanya menyajikan data pencatatan dan pelaporan, tetapi juga menggambarkan perkembangan nyata setiap paket pengadaan secara real time. Dengan demikian, pimpinan dapat lebih cepat mengidentifikasi kendala dan menentukan langkah percepatan.
Kegiatan tersebut diikuti 135 peserta dari unsur pimpinan daerah, perangkat daerah, PA, KPA, PIC Pengadaan Barang/Jasa serta unit kerja terkait. Agenda kegiatan meliputi peluncuran aplikasi, pemaparan dan simulasi penggunaan E-Monev dan E-Project, sosialisasi Surat Edaran Bupati, pengenalan website UKPBJ hingga diskusi dan identifikasi kendala pengadaan.
Bupati berharap penerapan E-Monev tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pengendalian untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Menurutnya, keberhasilan pengadaan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan juga dari kualitas pekerjaan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Peluncuran aplikasi E-Monev ditandai dengan sentuhan layar touch screen oleh Bupati Sumbawa, didampingi Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Turut hadir Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Camat, Lurah, Kepala UPT Puskesmas, narasumber serta peserta kegiatan. (01)






