SUMBAWA, Beritalima.net –Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam penanggulangan bencana daerah guna memastikan penyandang disabilitas memperoleh perlindungan, pelayanan, dan penanganan khusus ketika terjadi bencana.
Unit layanan tersebut dijadwalkan diluncurkan pada 3 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional. Kehadirannya menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sumbawa membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif dan tidak mengabaikan kelompok masyarakat rentan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk memastikan pembentukan dan pelaksanaan ULD dapat berjalan optimal.
“Kita sedang menyiapkan segala sesuatunya dan ULD ini kita akan luncurkan pada tanggal 3 Desember. Peluncuran ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional,” ujarnya.
Menurutnya, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi ketika menghadapi situasi bencana. Karena itu, diperlukan langkah penanganan khusus agar mereka mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan yang setara.
Sebagai langkah awal, Pemkab Sumbawa akan melakukan pendataan penyandang disabilitas secara komprehensif dan terintegrasi, terutama terkait identitas serta alamat tempat tinggal. Data tersebut menjadi penting untuk memastikan proses evakuasi, penyelamatan, hingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Selain pendataan, pemerintah daerah juga akan memperkuat kapasitas dan mengoptimalkan peran unit layanan disabilitas, khususnya dalam mendukung upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga penanganan pascabencana.
“Perlu juga kita lakukan penguatan kapasitas serta optimalisasi peran unit layanan disabilitas, khususnya dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.
Budi menegaskan, penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip inklusivitas. Seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, harus memperoleh perlindungan dan pelayanan tanpa diskriminasi.
“Ini merupakan komitmen kita untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal atau terabaikan dalam penanggulangan bencana,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan memberikan perhatian dan porsi penanganan khusus bagi penyandang disabilitas ketika terjadi bencana, sehingga risiko yang mungkin timbul dapat diminimalkan dan hak-hak mereka tetap terpenuhi.
“Kita akan berikan porsi khusus bagi para penyandang disabilitas saat terjadi bencana. Sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir dan mereka bisa mendapatkan hak yang sama,” pungkasnya. (01)






