SUMBAWA, Beritalima.net – Sejumlah persoalan pendidikan ditemukan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa (DPKS) saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta menyerap aspirasi di SDN Sampar Maras, Kecamatan Badas, Rabu (5/8). Mulai dari penempatan guru yang tidak sesuai kebutuhan, keterbatasan ruang belajar, sulitnya akses jalan, hingga persoalan ketersediaan air bersih menjadi catatan penting yang diharapkan segera mendapat perhatian pemerintah.
Monev tersebut dipimpin Ketua DPKS Sumbawa, Jamhur Husain SE, didampingi anggota Dewan Pendidikan, yakni Zainuddin SH, Sanapiah S.Pd, Jhon Kennedi M.Pd, dan Sri Wahyu Hidayati M.Pd. Rombongan diterima Pelaksana Harian (Plh) Kepala SDN Sampar Maras, Dominikus Monggo.
Untuk mencapai sekolah yang berada di wilayah perbatasan Kota Sumbawa dan Kecamatan Badas itu, rombongan harus melewati jalan berbatu dan berdebu. Kondisi tersebut menjadi pemandangan sehari-hari yang dialami para guru maupun siswa. Meski jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat kota, lokasi sekolah berada cukup masuk ke pelosok sehingga akses menuju sekolah masih jauh dari kata layak.
Dalam dialog bersama Dewan Pendidikan, terungkap persoalan yang cukup unik sekaligus memprihatinkan. Sejak lulus seleksi ASN PPPK tahun 2023, Sri Nurhayati S.Pd.I ditempatkan sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Sampar Maras. Namun hingga kini ia tidak dapat menjalankan tugas pokoknya karena seluruh siswa di sekolah tersebut bukan beragama Islam.
Dari total 63 siswa, sebagian besar beragama Hindu, sementara sisanya beragama Kristen. Kondisi itu telah berlangsung selama tiga tahun terakhir.
Akibatnya, Sri Nurhayati tidak dapat memenuhi syarat untuk memperoleh Sertifikat Pendidik (Serdik), sehingga hak profesionalnya sebagai guru ikut terhambat.
Ia mengaku sudah beberapa kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan sempat diperbantukan di Sekolah Rakyat Daerah (SRD), namun tetap tidak bisa memperoleh Serdik karena berbeda naungan. Guru agama berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan SRD berada di bawah Kementerian Sosial.
Selama menunggu solusi, Sri tetap mengabdi dengan mengajar mata pelajaran muatan lokal (Mulok) untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik di sekolah tersebut.
“Sudah tiga kali kami mengusulkan. Jawabannya masih menunggu surat keputusan Bupati untuk penempatan di SDN Rhee Loka,” ungkapnya.
Selain persoalan guru agama, sekolah juga mengalami kekurangan tenaga pendidik. Untuk menutupi kekosongan sejumlah mata pelajaran, lima PPPK paruh waktu yang sejatinya merupakan tenaga teknis dimanfaatkan membantu proses belajar mengajar sebagai guru olahraga, guru Agama Hindu, hingga operator Dapodik.
Saat ini SDN Sampar Maras memiliki enam guru kelas, satu guru agama Islam, serta lima tenaga teknis PPPK paruh waktu, dengan jumlah siswa sebanyak 63 orang, termasuk 10 peserta didik baru tahun ajaran ini.
Keterbatasan ruang belajar juga menjadi persoalan. Sekolah memiliki enam rombongan belajar (rombel), namun hanya tersedia lima ruang kelas sehingga dua rombel terpaksa belajar dalam satu ruangan yang disekat.
“Kami sudah beberapa kali mengusulkan penambahan ruang kelas melalui Dinas Dikbud maupun saat pengawas datang ke sekolah,” ujar Dominikus Monggo.
Persoalan lainnya adalah keterbatasan air bersih. Selama ini sekolah harus membeli air menggunakan dana BOS dan menampungnya di dalam tandon. Pihak sekolah berharap adanya tambahan tandon agar kebutuhan air dapat terpenuhi.
Ketua DPKS Sumbawa, Jamhur Husain, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait penempatan Sri Nurhayati. Menurutnya, guru tersebut direncanakan diperbantukan ke SDN Rhee Loka.
“Saat ini Dikbud tinggal menunggu usulan tersebut ditandatangani Bupati Sumbawa,” jelas Jamhur.
Selain itu, Jamhur meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberi perhatian serius terhadap akses jalan menuju SDN Sampar Maras yang hingga kini masih berupa jalan batu dan tanah.
“Kalau tidak salah, kondisi ini sudah berlangsung sejak 1996. Sebagian besar guru berasal dari Kota Sumbawa bahkan ada yang dari Kecamatan Moyo Utara, sehingga akses jalan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar,” katanya.
Terkait kekurangan ruang kelas, Jamhur mendorong pihak sekolah terus mengusulkan pembangunan ruang belajar baru melalui data Dapodik agar dapat masuk dalam program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat.
“Semua persoalan yang kami temukan hari ini akan menjadi bahan rekomendasi Dewan Pendidikan kepada pemerintah daerah agar segera ditindaklanjuti, sehingga pelayanan pendidikan di SDN Sampar Maras dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya. (01)
